Sekjen PDI-P: Memerintahkan Untuk Boikot Itu Politik

INFO BERITA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyangkan aksi boikot rapat yang dilakukan empat fraksi partai politik di DPRD DKI terhadap Pemprov DKI Jakarta. Hasto menilai boikot itu mencerminkan politik yang tidak sehat yang terjadi saat ini.

Hasto menjelaskan, PDI-P sebagai partai politik pengusung Gubernur petahan DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, membuka ruang bagi seluruh partai untuk melakukan dialog. Ada baiknya, lanjut Hasto, empat partai itu melakukan musyawarah dengan PDI-P tanpa harus melakukan boikot yang juga akan berdampak kepada kepentingan warga Jakarta.

Empat parpol yang melakukan boikot rapat dengan Pemprov DKI ialah Gerindra, PKS, PKB, dan PPP.

"Boikot ini bukan mencerminkan demokrasi yang berkeadaban. Boikot itu politik 'menang-menangan'. Kita bisa musyawarah untuk itu terkait dengan polemik Pak Ahok aktif atau non-aktif," kata Hasto saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

Hasto mengatakan, hak Ahok untuk terus melanjutkan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI sesuai dengan konsitusi. Hal itu dijamin dalam konstitusi.

"Pada prinsipnya kepala daerah yang diplih langsung, begitu juga presiden dipilih dan dijamin oleh konstitusi pada masa jabatan selama lima tahun kecuali melanggar  Undang-Undang, itu hukumnya," ujar Hasto.

Empat partai yang melakukan boikot itu menuntut agar Kementerian Dalam Negeri memperjelas status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok merupakan terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Empat partai itu menyatakan, boikot akan terus dilakukan selama Kemendagri belum mengambil keputusan terkait status Ahok.

(Sumber: kompas.com 

Demikian Dan terimakasih atas kunjungannya..